Menu
Desain Rumah – Desain Interior – Bangun Rumah – Renovasi Rumah

Artikel: KONSEP DEMOKRASI, BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BELA NEGARA | HBS Blog

  • Share

Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara jua merupakan hak sekaligus kewajiban bagi masyarakat Negara karena system kekuasaan yg berlaku merupakan : ?Res publica? Berdasarkan,sang ,& untuk masyarakat .

Demokrasi asal menurut bahasa yunani. Yakni kata ?Demos? Berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan ?Cratein? Atau ?Demos? Yang berate kekuasaan atau kedaulatan, menggunakan demikian maka demokrasi bisa diartikan kekuasaan atau kedaulatan masyarakat.

Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat,karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi  dari agama disesuaikan dengan kehidupan.

Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum terdapat konvensi lantaran dalam fenomena komunitas ? Komunitas tertentu tidak mau disamakan sebagai rakyat.

DEMOKRASI

Dalam penerapan di negara kesatuan republik Indonesia demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita – cita  hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara,sesuai dengan keinginan orang – orang yang hidup dalam kelompok tersebut (demos).

Keinginan orang ?Orang yg ada daalm kelompok tersebut ditentukan sang pandangan hidupnya (weltanschaung) , falsafah hidupnya (filosofiche Gronslag) & ideologi bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian demokrasi atau pemerintahan  rakyat di Indonesia didasarkan pada:

1.    Nilai – nilai falsafah pancasila atau pemerintahan

2.    Transformasi nilai – nilai pancasila pada bentuk dan system pemerintahan

3.    Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai – nilai pancasila dan UUD 1945

·                     Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Ada 2 bentuk demokrasi pada pemerintahan negara, diantaranya :

1.                  Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)

2.                  Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN.

Apabila dicermati berdasarkan keterkaitan antar badan atau organisasi pada negara ini dalam berafiliasi, Bentuk Demokrasi dapat dibedakan pada tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1.      Demokrasi dengan sistem Parlementer

Menurut sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dan badan legislative (badan perwakilan rakyat). Tugas atau kekkuasan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan pemerintahannya kepada parlemen (badan perwakilan rakyat). Apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen maka kebijaksanaan tersebut dapat terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri ditolak parlemen maka parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka menteri atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Hal ini akan menyebabkan timbulnya krisis kabinet. Sistem Parlemen ini memiliki kelebiahan dan kelemahan, kelebihannya, rakyat dapat menjalankan fungsi pengewasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan kelemahannya, kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian ditengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan rakyat sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah direncanakan.

2.      Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

Dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislative dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislative (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquie yang dikenal dengan ajaranTrias Politika. Menurut ajaran Trias Politika, kekeuasaan negra dibagi menjadi tiga kekuasaan yang satu sama lainnya terpisah dengan tegas. Ketika kekuasaan tersebut ialah sebagai berikut:

·         Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.

·         Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang- Undang.

·         Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuassan untuk mengadili.

Dalam system pemisahan kekuasaan, badan eksekutif atau pemerintah terdiri dari presiden sebagai kepala pemarintahan dan dibantu oleh para menteri-menteri. Sebagai salah satu sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak dapat  dijatuhkan dan dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen) sehingga pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik, sedangkan Kelemahannya, dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden serta lemahnnya pengawasan dari rakyat.

3.      Demokrasi dengan sistem referendum

Dalam sistem refendum (pengawasa eksklusif oeh rakyat) ini badan tugas legilatif (badan perwakilan warga ) selalu berada dalam supervisi warga . Dalam hal inipengawasannya dilaksanakan pada bentuk refendum, yaitu pemungutan bunyi pribadi oleh rakyat tanpa melalui badan legilatif. Sistem ini di bagi dalam 2 kelompok, yaitu referendum obligatoire & referendum fakultatif.

·         Referendum obligatoire (refendum yang wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya  suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu undang-undang baru dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum atau pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat.

·         Referendum fakultatif (referendum yang tidak wajib)

Referendum fakultatif adalah refendum yg menentukan apakah suatu undang-undang yg sedang berlaku bisa terus dipergunakan atau nir, atau perlu terdapat tidaknya perubahan-perubahan.

Demokrasi menggunakan sistem supervisi sang warga ini berlaku dalam sistem pemerintahan negara Swiss. Seperti ke 2 sistem sebelumnya , sistem referendum pun mempunyai kelebihan dan kelemahan.

·    Kelebihannnya, rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan undang-undang.

·     Kelemahannya, tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap undang-undang yang baik dan pembuatan undang-undang menjadi lebih lambat.

PER KEMBANGAN PENDIDIKAN BELA NEGARA

Pada dasarnya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara menggunakan cara menyadarkan segenap masyarakat negara akan hak & kewajiban pada upaya bela negara. Menyadari akan hal tersebut di atas, maka training pencerahan bela negara akan bisa berhasil menggunakan baik bila dilaksanakan menggunakan memperhitungkan tingkat kesiapan dan tingkat perkembangan berdasarkan peserta didik. Dalam rangka proses internalisasi kesadaran bela negara sebaiknya peserta didik diberi kesempatan buat bisa membuatkan kepribadian sebaik-baiknya atas dasar pengalaman langsung yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan.

Bela negara merupakan tekad, sikap, & tindakan masyarakat negara yg teratur, menyeluruh, terpadu, & berlanjut yang dilandasi sang kecintaan dalam tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Wujud dari bisnis bela negara adalah kesiapan & kerelaan setiap masyarakat negara buat berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan & kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Nusantara & yuridiksi nasional dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Asas demokrasi pada pembelaan negara.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD 1945, bahwa usaha bela negara adalah hak dan kewajiban setiap rakyat negara. Hal ini memperlihatkan asas demokrasi. Asas demokrasi dalam pembelaan negara meliputi dua arti :

A. Bahwa setiap masyarakat negara turut serta pada menentukan kebijakan mengenai pembelaan negara melalui forum-forum perwakilan sesuai menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 & perundang-undangan yang berlaku.

B. Bahwa setiap warga negara wajib turut serta pada setiap usaha pembelaan negara, sinkron menggunakan kemampuan & profesinya masing-masing.

1. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode.

Periode yang dimaksud tadi merupakan yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara berkembang menurut situasi yang dihadapi sang penyelengaraan kekuasaan. Periode-periode tersebut addalah sebagai berikut :

a.       Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama.

b.      Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru.

c.       Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi . Pada periode lama bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Nai Nipon. Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah  sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan zaman ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak social. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini, landasan-landasan hokum yang digunakan untuk melaksanakn bela Negara pun  berbeda.

2.Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi merupakan Ancaman Fisik.

Ancaman yg datangnya berdasarkan dalm maupun menurut luar, pribadi juga nir pribadi, menumbuhkan pemikiran tentang cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-Undang mengenai Pokok-utama Parlementer Rakyat (PPPR) menggunakan Nomor: 29 tahun 1954. Realisasi dari produk-produk undang-undang ini merupakan diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat dalam tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang sebagai keamanan desa, OKD. Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat berdasarkan kepentingannya, tentunya pola pendidikan yg diselengarakan akan terarah dalam fisik, teknik, taktik, dan taktik kemiliteran.

3.Periode Orde Baru dan Periode Reformasi.

Ancaman yg dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social.Untuk mewujudkan bela Negara pada banyak sekali aspek kehidupan bermasyarakat, berangsa, & bernegara yg tidak tanggal berdasarkan impak lingkungan strategis baik berdasarkan dalam maupun dari luar, eksklusif juga nir eksklusif, bangsa Indonesia pertama-tama perlu menciptakan rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya merupakan menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendaptakan pengertian dan pemahaman mengenai daerah Negara pada persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka pula perlu tahu sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional supaya pemahaman tadi bisa mengikat & sebagai perekat bangsa dalam satu kesatuan yg utuh. Lantaran itu, pada tahun 1973 buat pertama kalinya pada periode baru dibentuk Ketetapan MPR menggunakan Nomor: IV/MPR/1973 mengenai GBHN, dimana masih ada muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.