Menu
Desain Rumah – Desain Interior – Bangun Rumah – Renovasi Rumah

Artikel: PDTI: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembagunan Desa | HBS Blog

  • Share

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa ? Sebelum berbicara hal yang teknis, perlu diketahui bahwasanya tugas pemerintah artinya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Pemerintah memiliki andil spesifik menggunakan segala programnya, entah itu SNVT atau PDTI/PDTT.

Pemerintah membuka lowongan bagi aneka macam lulusan sarjana, khususya teknik sipil untuk menjadi pendamping infrastruktur & ditempatkan pada berbagai kecamatan di kabupaten.

Selain merencanakan & membentuk fasilitas yang dibutuhkan ditempat tadi, juga menaruh literasi demi memenuhi hak mereka buat mendapatkan pengetahuan wacana apapun.

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

PDTI: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembagunan Desa

Kepala Desa mengokordinasikan aktivitas pembangunan Desa yg dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur rakyat Desa. Pelaksanaan aktivitas pembangunan Desa meliputi pembangunan Desa berskala local & pembangunan sektoral.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa &/atau kerjasama Desa menggunakan pihak ketiga.

Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan & aplikasi pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau acara daerah, dilaksanakan sesuai menggunakan ketentuan dari Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketentuan menyatakan aplikasi program sector atau acara wilayah didelegasikan pada Desa, maka Desa mempunyai wewenang untuk mengurus Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan pada musyawarah Desa tidak menyepakati teknis aplikasi program sektor dan/atau acara wilayah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian menurut teknis aplikasi yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud pada bupati/walikota.

Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sector atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

1) Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan mencakup:

–        Penetapan pelaksana kegiatan

–        Penyusunan rencana kerja

–        Sosialisasi kegiatan

–        Pembekalan pelaksana kegiatan

–        Penyiapan dokumen administrasi

–        Pengadaan tenaga kerja

–        Pengadaan bahan/material

2) Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa menilik daftar calon pelaksana aktivitas yg tercantum pada dokumen RKP Desa yg ditetapkan dalam APB Desa, dan memutuskan pelaksana aktivitas dengan keputusan kepala Desa.

Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana kepala Desa bisa mengganti pelaksana aktivitas.

Pelaksana kegiatan bertugas membantu ketua Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan aktivitas.

3) Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun planning kerja bersama ketua Desa, yg memuat antara lain:

–        Uraian kegiatan

–        Biaya

–        Waktu pelaksanaan

–        Lokasi

–        Kelompok sasaran

–        Tenaga kerja

–        Daftar pelaksana kegiatan

Rencana kerja dituangkan pada format rencana kerja buat ditetapkan dengan keputusan ketua Desa.

Sosialisasi Kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan planning kerja kepada warga melalui pengenalan aktivitas, dilakukan antara lain melalui:

–        Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa

–        Musyawarah dusun

–        Musyawarah kelompok

–        Sistem informasi Desa berbasis website

–        Papan informasi desa

–        Media lain sesuai kondisi Desa

4) Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, &/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalandilakukan dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi:

–        Kepala Desa

–        Perangkat Desa

–        Badan Permusyawaratan Desa

–        Pelaksana kegiatan

–        Panitia pengadaan barang dan jasa

–        Kader pemberdayaan masyarakat Desa

–        Lembaga pemberdayaan masyarakat

Pembekalan buat Tim Pelaksana meliputi, diantaranya:

Pengelolaan keuangan Desa

Antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Baca: PDTI: Cara Membangun Perencanaan Bersama Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan & penegasan batas desa.

Pembangunan Desa

Seperti pendayagunaan teknologi tepat guna pada pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang & jasa, penyusunan laporan aplikasi kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut sang bupati/walikota dalam peraturan bupati/ walikota.

5) Penyiapan Dokumen Administrasi

Kegiatan Pelaksana aktivitas melakukan penyiapan dokumen administrasi aktivitas menggunakan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

–        Dokumen RKP Desa beserta lampiran

–        Dokumen APB Desa

–        Dokumen administrasi keuangan

–        Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan

–        Daftar masyarakat penerima manfaat

–        Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan

–        Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas  lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa

–        Penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas  lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa

–        Penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa

–        Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;dan

–        Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

6) Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya insan & sumberdaya alam yg ada pada Desa dan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada pada Desa sekurang-kurangnya melakukan:

–        Pendataan kebutuhan tenaga kerja

–        Pendaftaran calon tenaga kerja

–        Pembentukan kelompok kerja

–        Pembagian jadwal kerja

–        Pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor , sinkron menggunakan perhitungan besaran upah &/atau honor yg tercantum di dalam RKP Desa yg ditetapkan pada APB Desa.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yg ada pada Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

–        Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan

–        Penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa

–        Menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sesuai menggunakan perhitungan harga yg tercantum pada dalam RKP Desa yg ditetapkan dalam APB Desa.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya & gotong royong warga Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

–        Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat

–        Pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang

–        Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga

–        Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela

–        Penetapan jadwal kerja.

Jenis & jumlah swadaya warga serta energi sukarela sekurang-kurangnya sinkron dengan planning yang tercantum pada pada RKP Desa yg ditetapkan dalam APB Desa.

Kepala Desa mengklaim aplikasi swadaya & gotong royong rakyat, sekurang-kurangnya meng-administrasikan dokumen:

–        Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/ tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa

–        Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

–        Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pelaksanaan aktivitas pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

–        Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli

–        Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi atau tanaman.

Pembiayaan yang diharapkan dalam rangka perlindungan hak-hak tempat tinggal tangga miskin dilakukan melalui APB Desa. Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya insan dan sumberdaya alam yg ada pada Desa dan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui prosedur pembangunan Desa secara swakelola.

Baca: PDTI: Cara Penyusunan RKP Desa

Dalam hal prosedur swakelola tidak dapat dilakukan sang Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa pada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yg sekurang-kurangnya meliputi:

–        Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan

–        Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa

–        Perubahan pelaksanaan kegiatan

–        Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah

–        Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

–        Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan

–        Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

8) Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa menyelenggarakan kedap kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan mengenai perkembangan aplikasi aktivitas, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) termin mengikuti tahapan pencairan dana Desa yg bersumber berdasarkan Anggaran & Pendapatan Belanja Negara.

Rapat kerja membahas diantaranya:

–        Perkembangan pelaksanaan kegiatan

–        Pengaduan masyarakat

–        Masalah, kendala dan hambatan

–        Target kegiatan pada tahapan selanjutnya

–        Perubahan kegiatan.

Kepala Desa bisa menambahkan rencana pembahasan kedap aktivitas sesuai dengan kondisi perkembangan aplikasi aktivitas yg ada pada Desa.

9) Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Kepala Desa mengokordinasikan inspeksi termin perkembangan & termin akhir aktivitas infrastruktur Desa.

Pemeriksaan bisa dibantu oleh energi pakar pada bidang pembangunan infrastruktur sesuai menggunakan dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga pakar, ketua Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal menurut masyarakat Desa.

Dalam hal nir tersedia tenaga ahli di desa yg bersangkutan, ketua Desa meminta donasi pada bupati/walikota melalui camat ihwal kebutuhan energi pakar pada bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat wilayah kabupaten/ kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau energi pendamping profesional.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan cara mengusut & menilai sebagian &/atau seluruh output aplikasi aktivitas pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan pada 3 (tiga) tahap meliputi:

Tahap pertama:

Penilaian & inspeksi terhadap 40% (empat puluh per seratus) berdasarkan keseluruhan target aktivitas

Tahap kedua:

Penilaian & inspeksi terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari holistik sasaran kegiatan

Tahap ketiga:

Penilaian & pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari holistik sasaran aktivitas.

Pemeriksa melaporkan pada ketua Desa tentang hasil pemeriksaan dalam setiap tahapan dan sebagai bahan pengendalian aplikasi kegiatan sang kepala Desa.

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang insiden khusus yang berdampak dalam perubahan aplikasi aktivitas pembangunan pada desa pada pembangunan desa dalam hal terjadi:

–        Kenaikan harga yang tidak wajar

–        Kelangkaan bahan material

–        Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan menggunakan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dilakukan dengan ketentuan:

a)   Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:

–        Swadaya masyarakat

–        Bantuan pihak ketiga,

–        Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

b)   Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa

c)   Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan pada hal pelaksana aktivitas nir mentaati ketentuan.

Kepala Desa memimpin kedap kerja buat membahas dan menyepakati perubahan aplikasi kegiatan.

Hasil konvensi rapat kerja dituangkan dalam liputan program yg dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan planning aturan biaya pada hal terjadi perubahan pelaksanaan aktivitas di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

Berita acara tersebut sebagai dasar bagi kepala Desa tetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.Perubahan aplikasi aktivitas ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

11) Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Kepala Desa mengokordinasikan penanganan pengaduan rakyat dan penyelesaian kasus pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian kasus sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

–        Penyediaan kotak pengaduan masyarakat

–        Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan Masyarakat

–        Penetapan status masalah

–        Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan & penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan menjadi berikut:

–        Menjaga kerahasiaan identitas pelapor

–        Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan

–        Menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah

–        Melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah

–        Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri sang Desa dari kearifan lokal & pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.

Dalam hal musyawarah desa menyepakati kasus dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam kabar program musyawarah desa.

12) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis aktivitas dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yg diterima & tahapan perkembangan aplikasi kegiatan.

Laporan dituangkan pada format laporan output pelaksanaan aktivitas pembangunan Desa, dilampiri dokumentasi output aplikasi aktivitas pembangunan Desa yg sekurang-kurangnya meliputi:

–        Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

–        Foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama

–        Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai

–        Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa

–        Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa

–        Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dari laporan pelaksanaan aktivitas.

13) Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa pada rangka aplikasi pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu dalam bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

Baca: PDTI: Prosedur Pengawasan Pembangunan Desa

Pelaksana kegiatan membicarakan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:

–        Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa

–        Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa membicarakan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana aktivitas.

Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan menaruh masukan pada kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana aktivitas & rakyat Desa membahas & menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam liputan program. Kepala Desa mengokordinasikan pelaksana kegiatan buat melakukan pemugaran hasil kegiatan berdasarkan informasi acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

14) Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga output aktivitas pembangunan Desa, dilaksanakan menggunakan cara:

–        Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya

–        Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa

–        Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan menggunakan peraturan Desa. Kepala Desa menciptakan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa dengan keputusan ketua Desa.

Demikian artikel terpanjang dalam pembahasan wacana PDTI dan PDTT. Di artikel berikutnya masih pada pembahasan mengenai pembangunan desa. Semoga berguna.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.