Artikel: PERATURAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA | HBS Blog

  • 2 min read
  • Jan 28, 2017
Foto proyek konstruksi

Central Park Jakarta

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika ini sangat berkembang pesat, sehabis bangkit berdasarkan krisis moneter dalam tahun 1998. Dalam perkembangannya, Industri Konstruksi adalah galat satu aspek yg menunjang pesatnya pertumbuhan ekonomi tanah air. Lantaran industri konstruksi menyerap energi kerja yang besar , sumber daya yg akbar sebagai akibatnya mendorong perumbuhan ekonomi tanah air. Sebagai buktinya, pada waktu krisis moneter saja, walaupun poly perusahaan yg rol tikar, industri konstruksi lah yg mampu masih bertahan dan cepat pulih.

Tahun 2012 ini industri konstruksi terus berkembang pesat seiring menggunakan perkembangan teknologi dan kabar. Tetapi, perkembangan tersebut tidak seiring menggunakan peningkatan kualitas dan kinerja yang menyangkut mutu, produk, ketepatan ketika aplikasi, efisiensi & efektifitas sumber daya yg dipakau, modal, teknologi, dsb yg disesiakan sang Penyedia Jasa Konstruksi. Untuk mengendalikan dan mengatur kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan meminimalkan kerugian bagi Pengguna Jasa Konstruksi serta supaya penyelenggaraan aktivitas konstruksi lebih teratur dan terarah, maka Pemerintah RI mengeluarkan beberapa kebijakan berupa PERATURAN JASA KONSTRUKSI yg berkaitan menggunakan sektor konstruksi pada Indonesia. Daftar Peraturan Jasa Konstruksi tadi sebagai berikut:

UNDANG UNDANG

  1. Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

UUJK No. 18 Tahun 1999 ini mengatur kontrak proyek konstruksi di Indonesia terutama yang berasal dananya asal menurut pemerintah/kas negara. UUJK mengatur hubungan antara Pengguna Jasa & Penyedia Jasa Konstruksi misalnya misalnya yang tertulis dalam UUJK No.18/1999 Pasal 22 ayat 2.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pendukung atas peraturan jasa konstruksi yg tertulis dalam UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999.

  1. PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  2. PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  3. PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

PERATURAN PRESIDEN

  1. Keppres 80/2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  2. Keppres 8/2006 Membahas Keppres 80/2003

PERATURAN MENTERI

  1. Kepmen PU No. 339/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi
  2. Kepmen PU No. 57/2004 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
  3. Kepmen PU No. 43/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

PERATURAN LEMBAGA

  1. Peraturan LPJK No. 11 A/2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Seluruh Peraturan Jasa Konstruksi pada atas adalah peraturan yg ketika ini digunakan & adalah dasar aturan penyelenggaraan kegiatan konstruksi pada membuat kontrak konstruksi. Untuk Mendownload Peraturan Jasa Konstruksi Indonesia, silahkan pribadi saja klik tulisannya.

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen + 13 =