Menu
Desain Rumah – Desain Interior – Bangun Rumah – Renovasi Rumah

Artikel: TOD, Sebuah Konsep Permukiman Terbaru a la Kota Metropolitan | HBS Blog

  • Share

JAKARTA YANG BERKEMBANG PESAT DAN SEMAKIN PADAT

Jakarta berkembang sangat cepat.  Populasi penduduk yang tadinya hanya 2.900.000 jiwa pada tahun 1960 sekarang berkembang menjadi 10.370.000 juta jiwa pada tahun 2017  (BPS 2018). Masih berdasarkan data Badan Pusat Statisik, jumlah penduduk Jakarta pada 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016 dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016 dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Artinya, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau ada pertambahan 11 orang per jam baik pertambahan karena sebab migrasi maupun karena sebab angka kelahiran.

KENDARAAN VS RUAS JALAN

Meskipun dari sisi kependudukan berkembang sangat cepat dan pertumbuhan ekonomi yang juga stabil di kisaran 6% per tahun namun jika diperdalam, pertumbuhan ruas jalan yang melayani jutaan kendaraan di Jakarta nampak tidak seimbang. Tabel dibawah ini menggambarkan proporsi jumlah kendaraan dibandingkan dengan panjang jalan di Jakarta selang 5 tahun.

Perbandingan Antara Jumlah Kendaraan dan Panjang Ruas Jalan Di Jakarta

Sumber : BPS, Jakarta Data, dll

KECENDERUNGAN TINGGAL DI LUAR JAKARTA NAMUN BEKERJA DI JAKARTA

Penduduk Kota Jakarta diperkirakan berjumlah 10,37 juta jiwa pada malam hari namun ditengarai sanggup mencapai 11 juta jiwa pada siang hari. Mengapa demikian? Karena terdapat kira-kira 1 juta jiwa penduduk yg mencari nafkah pada Jakarta tetapi nir tinggal pada Jakarta dikarenakan banyak sekali faktor misalnya mahalnya harga tanah, kebisingan, kepadatan dll. Pola hayati seperti ini diistilahkan menjadi migrasi risen & bukan migrasi penduduk. Pada Tahun 2015, berita ststistik menyebutkan angka 499 ribu migrasi risen di Jakarta yang berarti ada sejumlah penduduk luar Jakarta yg mengokupasi Jakarta dalam waktu jam kerja.

ALAT TRANPORT MASSAL VS KENDARAAN PRIBADI

Kota-kota besar di dunia saat ini sedang menghadapi masalah dengan alat transportasi massal. Lonjakan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang cepat meyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan menyebabkan kecenderungan membeli kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan alat tranpostasi massal. Ide untuk menggunakan transportasi massal di Jakarta sendiri sebenarnya bukan ide baru. Bajaj dikenal oleh penduduk Jakarta mulai tahun 1970. Sebelumnya pada Tahun 1960 helicak dan becak juga mulai dikenal di Jakarta. Selain itu metromini (awalnya hanya digunakan untuk sarana transport atlet PON dan SEA GAMES) dan mikrolet juga merajai jalan Jakarta di awal-awal tahun 1990. Pada 2004 Jakarta melompati tantangan transportasi massal dengan kehadiran Bus Transjakarta dan kemudian juga jasa taxi online sebagai alternatif pengurai kemacetan.  Sebutlah Grab, Uber dan Gojek yang dengan seragam pengemudi khasnya berseliweran di Jakarta dalam lima tahun terakhir ini.  Awal 2019 ini Jakarta kembali membuat gebrakan yang belum dilakukan kota besar lainnya di Indonesia yaitu dengan penggunaan Mass Rapid Transit (MRT).

MRT Jakarta, launching sebagai pengurai lalu lintas Jakarta awal 2019

DEFINISI

Dalam istilah resminya, Kawasan TOD atau Transit Oriented Develompment adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Simpul transit sendiri diefinisikan sebagai tempat yang diperuntukkan bagi pergantian intermoda dan antarmoda yang berupa stasiun kereta, terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Kawasan/ruang campuran yang tertera pada paragraf di atas adalah ruang atau kawasan yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.  Kedua fungsi itu adalah fungsi primer (fungsi yang melayani wilayah lebih luas dari wilayahnya sendiri, atau batas administratif daerah) dan fungsi sekunder (melayani wilayahnya sendiri, atau dalam batas administratif daerah).

KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

TOD adalah konsep pengembangan perkotaan yang menuntut keterpaduan antara pola dan struktur ruang daerah (mulai berdasarkan perumahan, komersial & ruang reksreasi) dengan sarana transportasi generik yg bisa dijangkau dengan berjalan kaki. TOD memiliki konsep yang unik yaitu :

1. Terletak di jaringan simpul/transit jaringan transportasi massal

dua. Maksimal jeda antara wahana transportasi (simpul transit) menggunakan pusat aktivitas adalah 400-800 meter atau jeda tempuh menggunakan berjalan kaki kira-kira 10 mnt

3. Merupakan pengembangan sentra kegiatan, area publik, komersial, perumahan dan zona pendukung lainnya.

4. Memiliki moda trasnportasi jeda jauh & jeda dekat.

5. Harus matching dengan arah pengembangan spasial

6. Aman, tidak terletak di kawasan rawan bencana

7. Tidak mengganggu jaringan infrastruktur bawah tanah.

IMPLEMENTASI LAPANGAN

Penerapan konsep TOD ini paling tidak memiliki beberapa manfaat :

1. Dapat mendukung pembangunan perumahan yang layak huni & mempunyai aksesibilitas yang baik dengan tersedianya jaringan transportasi yg murah & mudah dijangkau.

2. Optimaliasi penggunaan lahan dengan memanfaatkan huma berintensitas tinggi di sentra jaringan transportasi.

3. Kompaksitas kawasan (built up area) perkotaan menjadi lebih baik dan efektif baik secara fisik maupun secara fungsional.

4. Adanya penghematan energi & BBM menggunakan tersedianya transportasi publik massal yang tersedia dekat tempat perumahan.

Lima. Kesehatan dan kebugaran penduduk kurang lebih TOD karena "keharusandanquot; berjalan kaki ke pusat moda transportasi setiap hari.

6. Perbaikan lingkungan yang tercapai menggunakan berkurangnya emisi gas karbon akibat berkurangnya aktrifitas penggunaan tunggangan pribadi.

Menerapkan konsep TOD ini tidak boleh sembarangan. Apabila tidak direncanakan dengan benar malah akan menciptakan kawasan menjadi semrawut, kumuh & kehilangan jati dirinya menjadi solusi terintegrasi bagi kepadatan lalu lintas Jakarta.

Untuk mendukung implementasi TOD dengan benar dibutuhkan beberapa kondisi yaitu :

1. Tersedianya lahan yg cukup pada simpul transportasi

2. Pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada pembangunan TOD

tiga. Pengembangan regulasi pada pusat dan daerah dalam mengatur TOD.

4. Sosialisasi yang gencar ke masyarakat terkait konsep-konsep TOD agar tidak berkembang jarang dan tidak teratur.

Lima. Pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh (integrated)

PRINSIP PEMBANGUNAN KAWASAN

Pada dasarnya prinsip TOD pada mewujudkan tempat campuran serta daerah padat & terpusat yg terintegrasi dengan sistem transportasi massal, adalah:

a. prinsip pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal. Pengembangan ini dapat dicapai dengan pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota; pengembangan kawasan campuran; peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;  pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat; penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan dan; perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk  pengguna fasilitas transit.

B. Prinsip pengembangan fasilitas lingkungan buat moda transportasi nir bermotor dan pejalan kaki yg terintegrasi dengan simpul transit. Hal ini dapat dilakukan menggunakan perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor; penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal; pembangunan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki menggunakan aksesibilitas tinggi; penataan bangunan buat membentuk lingkungan yang mendorong moda transportasi nir bermotor & pejalan kaki dan; pengembangan kawasan yg menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor & pejalan kaki

Contoh tiga Kawasan TOD yang sedang direncanakan pembangunannya oleh pemerintah

Foto : Kementerian PUPR

LEGALITAS

TOD harus dipayungi sang regulasi yang baik. Tanpa regulasi ini TOD akan dibangun menggunakan nir memakai prinsip-prinsip yg benar atau perkembangannya sebagai nir sinkron harapan. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan sebagai prosedur kontrol pemerintah & pemerintah wilayah pada mengendalikan Kawasan TOD.

Kawasan TOD wajib ditetapkan dalam peraturan wilayah tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota. Penetapan Kawasan TOD ini diintegrasikan dengan rencana struktur ruang. Sementara itu penetapan Kawasan TOD dalam peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota wajib diintegrasikan dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, & ketentuan generik peraturan zonasi. Pengaturan Kawasan TOD diatur lebih rinci pada RDTR & Peraturan Zonasi wilayah kabupaten/kota menggunakan memuat lokasi & batas Kawasan TOD, peruntukan ruang, dan Peraturan Zonasi.

Akan namun tentu saja terdapat kemungkinan RDTR belum ditetapkan sang DPRD setempat. Dalam kondisi misalnya ini pencantuman lokasi & batas Kawasan TOD serta peruntukan ruang, harus mengacu pada RTRW provinsi/kabupaten/kota yang sudah berlaku. Kawasan TOD yg sudah ditetapkan dalam peraturan wilayah tentang RTRW, dapat diatur lebih lanjut secara teknis melalui ketentuan teknis lainnya melalui peraturan ketua wilayah.

KELEMBAGAAN

Sebagai sebuah tempat strategis, pengelolaan Kawasan TOD dapat dilakukan oleh Pemerintah (sentra), Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kerjasama antar wilayah (jika kawasan melintasi 2 atau lebih terirori daerah), atau melalui kerjasama antara Pemerintah/Pemerintah Daerah menggunakan badan bisnis (KPBU).

Dalam mengelola Kawasan TOD tentu saja diharapkan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas eksistensi tempat tadi. Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun badan sesuai menggunakan kewenangannya atau memilih badan bisnis milik negara atau badan usaha milik daerah yg merupakan operator utama sistem transportasi massal berkapasitas tinggi sinkron dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PERAN PEMERINTAH

Dalam kawasan strategis seperti TOD ini Pemerintah Daerah harus terlibat dan berperan aktif dalam pengaturan sejak penentuan Kawasan TOD hingga pengembangan Kawasan TOD sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif serta menjamin keberhasilan pengembangan Kawasan TOD.  Jika iklim usaha kurang mantap dikhawatirkan perkembangannya tidak sesuai harapan dan menjadikan kualitas kawasan terdegradasi. Pemerintah Daerah berperan dalam mengembangkan perangkat penunjang untuk mewujudkan Kawasan TOD sesuai dengan kewenangannya. Ini berhubungan dengan kemampuan OPD yang dibentuk di daerah untuk mengelola kawasan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan TOD. Dalam hal Kawasan TOD dikembangkan pada koridor transportasi massal yang berkapasitas tinggi berbasis rel dan lintas wilayah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi berkolaborasi untuk menjamin beroperasinya sistem transportasi massal tersebut secara berkelanjutan.

Demikianlah bagaimana seharusnya pengembangan TOD atau Transit Oriented Development direncanakan & dibangun buat menuntaskan tantangan di bidang tranportasi, tantangan pada bidang lingkungan hayati & pula sekaligus tantangan pada bidang penyediaan perumahan yg selama ini dialami kota-kota akbar pada Indonesia.

Subscribe to receive free email updates:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.